1. Kepala Kantor

  1. Kantor merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

  2. Menyusun dan menetapkan kebijakan pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
  3. Menyusun perencanaan bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kebijakan umum daerah.
  4. Merumuskan dan menetapkan pedoman / standar pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu.
  5. Mengkoordinasikan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
  6. Membina, mengendalikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
  7. Mengawasi pemenuhan standar pelayanan.
  8. Membina Pegawai Sub, Bagian Tata Usaha, Seksi Perizinan, Seksi Non Perizinan dan Seksi Teknis dan Informasi.
  9. Kepala Kantor mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan yang bersifat spesifik di bidang pelayanan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

  10. Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

    • a.¬†¬†¬† Perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan, non perizinan terpadu pemberdayaan potensi daerah pada¬† Badan Usaha Milik Daerah;

    • b.¬†¬†¬† Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perizinan, non perizinan terpadu pemberdayaan potensi daerah pada¬† Badan Usaha Milik Daerah;

    • c.¬†¬†¬† Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perizinan, non perizinan terpadu, pemberdayaan potensi daerah pada¬† Badan Usaha Milik Daerah;

    • d.¬†¬†¬† Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan administrasi penerbitan perizinan, non perizinan,¬† teknis dan informasi terpadu;

    • e.¬†¬†¬† Pelaksanaan pengawasan kerjasama ;

    • f.¬†¬†¬†¬† Pengawasan proses¬† pelayanan administrasi penerbitan perizinan ;

    • g.¬†¬†¬† Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan data base teknis informasi;

    • h.¬†¬†¬† Pelaksanaan sistem informasi teknologi dalam proses pelayanan administrasi penerbitan perizinan terpadu ;

    • i.¬†¬†¬†¬†¬† Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka pemberdayaan perizinan, non perizinan terpadu pemberdayaan potensi daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

    • j.¬†¬†¬†¬†¬† Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ;

    • k.¬†¬†¬† Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

  11. Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha danKepala Seksi.

  12. Kepala Seksi terdiri dari :

    • Seksi Perizinan
    • Seksi Non Perizinan
    • Seksi Teknisi dan Informasi