Latar Belakang

Sejak bergesernya paradigma dari penguasa kepada pelayan, semua pemerintah kabupaten/ kota mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun kondisi yang ada dan berbagai keterbatasan seringkali dijadikan alasan sebagai kendala untuk mewujudkan keinginan tersebut.

Dilain pihak terdapat pula pemerintah kabupaten / kota dari sudut anggaran dan sumberdaya manusia sebenarnya layak dan mampu melakukan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik tapi ternyata mereka tidak mewujudkannya. Pengembangan dan pemantapan sistem manajemen pelayanan publik menuju pelayanan prima menekankan pada fokus perhatian (focus of interest) yang dapat dilakukan melalui penyiapan sumber daya aparatur yang sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan arah standar yang dapat memberikan motivasi agar setiap individu dan kelembagaan berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Dituangkannya pelayanan prima dalam visi dan misi Nasional Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalan tugas-tugas pemerintahan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonimi daerah.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaran pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat / one stop service (bermula, berproses dan berakhir - 3B).

Latar belakang berdirinya Lembaga Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Kuantan Singingi selain merupakan amanah Undang-Undang juga karena :

- Tuntutan reformasi terhadap pelayanan yang baik
- Prosedur perizinan yang kurang jelas
- Tarif/ biaya pengurusan tidak tranparan
- Waktu penyelesaian
- Birokratis