Ketentuan Perizinan

Dasar hukum pemberian Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 9 Tahun 2009 Tentang Usaha Perkebunan.

• Persyaratan Pemohon
  1. Izin Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Perkebunan (IUP)
  2. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)
  3. Izin Usaha Budidaya Tanaman Industri Perkebunan (IUP-P)
  4. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD - B)
  5. Surat Tanda Daftar Industri Perkebunan (STD - P)
  6. Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing (IPL)
  7. Izin Pemakaian Alat Berat (IPAB)
• Mekanisme Pengajuan
• Lama Penyelesaian
• Biaya Perizinan
  1. Izin Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Perkebunan (IUP)
  2. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)
  3. Izin Usaha Budidaya Tanaman Industri Perkebunan (IUP-P)
  4. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD - B)
  5. Surat Tanda Daftar Industri Perkebunan (STD - P)
  6. Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing (IPL)
  7. Izin Pemakaian Alat Berat (IPAB)
• Hasil Proses
  1. Izin Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Perkebunan (IUP)
  2. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)
  3. Izin Usaha Budidaya Tanaman Industri Perkebunan (IUP-P)
  4. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD - B)
  5. Surat Tanda Daftar Industri Perkebunan (STD - P)
  6. Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing (IPL)
  7. Izin Pemakaian Alat Berat (IPAB)

Persyaratan Pemohon

Izin Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Perkebunan (IUP)

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perizinan Pelayanan Terpadu (KPPT)

2. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah Setempat

3. Surat Keterangan dari Camat Setempat

4. Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD), Izin Tempat USaha (SITU), Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

5. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir

6. NPWP

7. Surat Keterangan Domisili

8. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

9. Rekomendasi  Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan propinsi dari Gubernur (Untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati)

10. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1:50.000

11. Pertimbangan teknis ketersediaan dari Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan

12. Rencana kerja pembangunan perkebunan

13. Rekomendasi hasil analisis dampak lingkungan  hidup (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

14. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

15. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran dan pengendalian kebakaran serta mengelola SDA Secara lestari

16. Persyaratan kesediaan membangun kebun untuk  masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya

17. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan

18. Tanda bukti pembayaran dana kesungguhan

19. Pernyatan perusahaan belum menguasai lahan  melebihi batas luas maksimum

20. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati

Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perizinan Pelayanan Terpadu (KPPT)

2. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah Setempat

3. Surat Keterangan dari Camat Setempat

4. Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD), Izin Tempat USaha (SITU), Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

5. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir

6. NPWP

7. Surat Keterangan Domisili

8. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

9. Rekomendasi  Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan propinsi dari Gubernur (Untuk IUP - B  yang diterbitkan oleh Bupati)

10. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1:50.000

11. Pertimbangan teknis ketersediaan dari Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan)

12. Rencana kerja pembangunan perkebunan  dan unit pengolahan hasil perkebunan

13. Rekomendasi kesesuaia dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk

14. Rekomendasi hasil analisis dampak lingkungan  hidup (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

15. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum

16. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

17. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran dan pengendalian kebakaran serta mengelola SDA Secara lestari

18. Persyaratan kesediaan membangun kebun untuk  masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya

19. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan

20. Tanda bukti pembayaran dana kesungguhan

Izin Usaha Budidaya Tanaman Industri Perkebunan (IUP-P)

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perizinan Pelayanan Terpadu (KPPT).

2. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah Setempat

3. Surat Keterangan dari Camat Setempat

4. Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD), Izin Tempat USaha (SITU), Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

5. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir

6. NPWP

7. Surat Keterangan Domisili

8. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

9. Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan propinsi dari Gubernur (Untuk IUP - P yang diterbitkan oleh Bupati)

10. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1:50.000

11. Rekomendasi dari Pemerintahan Daerah untuk lokasi pengolahan

12. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui Bupati

13. Rekomendasi hasil analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

14. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan

15. Tanda bukti pembayaran dana kesungguhan

16. Untuk industri pengolahan kelapa sawit selain persyaratan huruf a sampai huruf n, harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan

Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD - B)

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perizinan Pelayanan Terpadu (KPPT).

2. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah Setempat

3. Surat Keterangan Domisili

4. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan

5. Jenis komiditi yang diusahakan

6. Rencana kerja tahunan

7. Izin lokasi

Surat Tanda Daftar Industri Perkebunan (STD - P)

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perizinan Pelayanan Terpadu (KPPT).

2. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah Setempat

3. Surat Keterangan Domisili

4. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan

5. Jenis komiditi yang diusahakan

6. Rencana kerja tahunan

7. Izin lokasi

8. Izin Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang

9. Rekomendasi hasil analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing (IPL)

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Melalui Kepala Perizinan Pelayanan Terpadu (KPPT)

2. Rencana Kerja Tahunan

3. Laporan Kegiatan Perusahaan

4. Jumlah bibit siap tanam disesuaikan dengan luas lahan yang akan dibuka

5. Rekomendasi/ advis teknis dari Kepala Dinas terkait

6. Persetujuan prinsip dari Gubernur

7. Izin pemanfaatan kayu (IPK) apabila ada potensi

8. Izin lokasi

9. Izin usaha perkebunan

Izin Pemakaian Alat Berat (IPAB)

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perizinan Pelayanan Terpadu (KPPT).

2. Jenis / tipe dan klasifikasi lainnya serta jumlah alat yang akan digunakan

3. Kelengkapan administrasi alat berat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

4. Bukti pembayaran kendaraan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

5. Bukti penggunaan alat berat untuk kegiatan perkebunan

Mekanisme Pengajuan

1. Mengajukan berkas permohonan di loket pelayanan

2. Pemeriksaan berkas (lengkap)

3. Survey ke lapangan (apabila perlu)

4. Penetapan SKRD

5. Proses Izin

6. Pembayaran di Kasir

7. Penyerahan Izin

Lama Penyelesaian

Selama 14 hari

Biaya Perizinan

Izin Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Perkebunan (IUP)

Rp. -

Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)

Tarif Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B)

No	Luas Lahan	Besarnya Retribusi (Rp.)	Legalisasi (RP.)
1	> 25 - 100 Ha	1.000.000	200.000
2	> 100 - 250 Ha	3.000.000	600.000
3	> 250 - 500 Ha	7.500.000	1.500.000
4	> 500 - 1000 Ha	15.000.000	7.500.000
5	> 1000 - 2.500 Ha	25.000.000	10.000.000
6	> 2.500 - 5.000 Ha	35.000.000	20.000.000
7	> 5.000 - 10.000 Ha	50.000.000	25.000.000
8	> 10.000 Ha	75.000.000	35.000.000

Izin Usaha Budidaya Tanaman Industri Perkebunan (IUP-P)

Tarif Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan(IUP-P)

No	Komoditi	Kapasitas Minimal	Besarnya Retribusi (Rp.)	Legalisasi Pertahun (Rp.)
1	Kelapa	5.000 butir kelapa/ hari	5.000.000	1.000.000
2	Kelapa Sawit	> 5 - 30 Ton TBS/jam > 30 - 60 ton TBS/jam > 60 Ton TBS/jam	45.000.000 55.000.000 65.000.000	35.000.000 45.000.000 55.000.000
3	Karet	> 600 liter lateks cair/jam > 16 Ton slab/hari	12.000.000 20.000.000	2.500.000 4.000.000
4	Kakao	> 1 Ton biji basah/1 kali olah	6.000.0000	1.500.000
5	Kopi	> 1,5 Ton Gelondong basah/hari	12.000.000	2.500.000
6	Jambu Mete	> 1 s/d 2 Ton Gelondong mete/hari	12.000.000	2.500.000
7	Tembakau	> 35 s/d 70 Ton daun tembakau basah	12.000.000	2.500.000
8	Jarak Pagar	> 1 Ton biji jarak kering/jam	12.000.000	2.500.000
9	Cengkeh	> 4 Ton bunga cengkeh segar/hari	12.000.000	2.500.000
10	Tebu	>1000 Ton cane/hari	12.000.000	2.500.000

Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD - B)

Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B)

No	Luas Lahan	Retribusi (Rp.)	Legalisasi Pertahun (RP.)
1	≤ 25 Ha	125.000	25.000

Surat Tanda Daftar Industri Perkebunan (STD - P)

Tarif Retribusi Industri Perkebunan (STD-P)

No	Komoditi	Kapasitas Minimal	Besarnya Retribusi (Rp.)	Legalisasi Pertahun (Rp.)
1	Kelapa	5.000 butir kelapa/ hari	2.500.000	500.000
2	Kelapa Sawit	≤ 5 - 30 Ton TBS/jam	7.500.000	1.500.000
3	Karet	≤ 600 liter lateks cair/jam ≤ 16 Ton slab/hari	6.000.000 10.000.000	1.250.000 2.000.000
4	Kakao	≤ 1 Ton biji basah/1 kali olah	3.000.000	500.000
5	Kopi	≤ 1,5 Ton Gelondong basah/hari	6.000.000	1.250.000
6	Jambu Mete	≤ 1 s/d 2 Ton Gelondong mete/hari	6.000.000	1.250.000
7	Tembakau	≤ 35 s/d 70 Ton daun tembakau basah	6.000.000	1.250.000
8	Jarak Pagar	≤ 1 Ton biji jarak kering/jam	6.000.000	1.250.000
9	Cengkeh	≤ 4 Ton bunga cengkeh segar/hari	6.000.000	1.250.000
10	Tebu	≤1000 Ton cane/hari	6.000.000	1.250.000

Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing (IPL)

Rp. -

Izin Pemakaian Alat Berat (IPAB)

Rp. -

Hasil Proses

Izin Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Perkebunan (IUP) : Keputusan Bupati

Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) : Keputusan Bupati

Izin Usaha Budidaya Tanaman Industri Perkebunan (IUP-P) : Keputusan Bupati

Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD - B) : Blanko

Surat Tanda Daftar Industri Perkebunan (STD - P) : Blanko

Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing (IPL) : Surat

Izin Pemakaian Alat Berat (IPAB) : Surat